Monday, December 22, 2008

Sekolah Gratis

Siang tadi diumumkan tentang ditiadakannya iuran sekolah bulanan untuk kelas reguler. "Ini artinya akan ada sejumlah pengurangan pendapatan untuk para PNS", pak kepala sekolah menambahkan. Pengurangan pendapatan? penasaran dong, knapa pemerintah gegabah dengan menurunkan aturan sedemikian rupa. Katanya ingin meningkatkan pendapatan guru, kok pak kepsek malah mengumumkan pengurangan pendapatan?

PELAYANAN
Mendiknas Larang Sekolah Tarik Iuran
Sabtu, 6 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo melarang pengelola SD dan SMP negeri menarik pungutan dari orangtua murid. Mulai tahun depan, pemerintah meningkatkan berbagai subsidi bagi sekolah sehingga tidak ada alasan menarik biaya lagi.

”SD dan SMP negeri yang bukan bertaraf internasional harus gratis. Dalam artian tidak boleh memungut biaya operasional,” ujar Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo seusai menerima Direktur Sokola Rimba Saur Marlina alias Butet Manurung, Jumat (5/12). Sokola Rimba menawarkan pengajaran baca, tulis, dan hitung kepada orang Rimba yang hidup di Hutan Bukit Dua Belas, Jambi.

Mendiknas juga menegaskan, sekolah tidak perlu lagi menarik biaya gedung karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk buku pelajaran memang tidak terhitung sebagai biaya operasional, tetapi pemerintah menyediakan BOS khusus buku dan pembelian hak cipta buku pelajaran yang dicetak menjadi buku murah.

Adapun seragam dan sepatu termasuk biaya personal yang harus ditanggung murid. Namun, menteri berpesan sekolah jangan mengoordinasi anak membeli di sekolah karena itu sama saja dengan berbisnis.

Bambang menambahkan, gaji guru juga akan meningkat tahun depan. ”Peningkatan pertama terkait kenaikan 15 persen bagi seluruh pegawai negeri sipil, termasuk guru. Kedua, sesuai instruksi presiden, gaji guru dengan pangkat terendah minimal Rp 2 juta. Ketiga, sesuai amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, guru mendapatkan tunjangan fungsional dan profesi,” paparnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi sekolah yang masih memungut iuran. Sanksi itu sesuai dengan peraturan terkait pegawai negeri sipil, mulai dari teguran, penurunan pangkat, penundaan pangkat dan lain-lain. (INE)


dari kompas: http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/06/00332799/mendiknas.larang.sekolah.tarik.iuran

Hmm.. jadi diganti dengan meningkatkan subsidi ya? tapi bila dibandingkan dengan apa yang biasa diperoleh tiap bulannya pasti akan terjadi penurunan walaupun sedikit dan perlu disiasati dengan pembuatan anggaran baru. Honor PNS memang akan naik sekitar 15% disertai adanya tunjangan bagi yang sudah lulus sertifikasi. Serendah-rendahnya gaji guru mencapai angka 2 juta rupiah! Menggiurkan ya? tapi kenaikan masih memuat kata akan yang berarti belum, sementara penghapusan segala biaya harus sudah dilaksanakan dalam... 9 hari!
Lalu bagaimana nasib para guru honor yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari uang komite? akankah terganti dengan dana BOS yang baru pemerintah pusat yang sudah menentukan jumlah, bagaimana dengan pemerintah daerah?

Biaya pembangunan dan perbaikan gedung akan ditanggung oleh pemerintah, sanggupkah? sementara saat ini saja masih banyak gedung sekolah yang tidak layak pakai.. sudahkah pula mempertimbangkan perbedaan kebutuhan tiap sekolah?

Buku murah? mudah-mudahan tahun pelajaran yang akan datang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tahun pelajaran ini buku elektronik belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pendistribusiannya dari dinas yang di tengah pembelajaran sudah berlangsung. Untuk memperbanyak buku diperlukan waktu, sepertinya sekolah perlu juga memikirkan untuk membuka percetakan agar biayanya bisa ditekan, tapi nanti sekolah dituding berbisnis buku lagi... pusing juga...

Baju seragam dan perlengkapannya, sekolah diharapkan tidak mengkoordinasi siswa baru untuk membeli di sekolah karena sama saja dengan berbisnis... rupanya pemerintah lebih rela para pebisnis saja yang untung besar dengan pengadaan perlengkapan sekolah. Sekolah yang mengambil sedikit keuntungan buat kesejahteraan guru haram hukumnya.

Membuat aturan memang lahannya para ahli hukum, atau para wakil rakyat di DPR sana yang mengatasnamakan rakyat, kami guru hanya akan fokus pada mendidik anak bangsa. Tapi tolong kalau boleh kami membuat suatu permintaan... jangan permainkan nasib kami hanya untuk coba-coba dan dagelan politik semata.

Monday, December 15, 2008

Bushido in Education Ch. 2

sesuai janji mau melanjutkan bincang-bincang ringan ini sedikit, yang walaupun kedalamannya hanya sebatas kulit ari, namun anggap saja sebagai pelepasan sepercik air agar tak jadi banjir..

3. Pengakuan atas sertifikat dan
4. ketersediaan sertifikasi yang lebih tinggi.

Belakangan ini semangat sertifikasi guru-guru begitu besar. setiap ada seminar atau pelatihan ingin diikuti, utamanya karena penyelenggara seminar atau pelatihan tadi menyediakan sertifikat untuk dibawa pulang. Pak Prof Tilaar sendiri mengakui bahwa "guru yang mengikuti seminar atau pelatihan lebih menginginkan sertifikatnya daripada ilmunya," begitu katanya. Beliau berkata demikian karena pernah mengisi acara seminar di suatu daerah yang dihadiri ribuan orang! (baca:guru). Beliau begitu yakin mereka datang karena sertifikatnya (mungkin saja karena pak prof yang isi materinya loo..). Niat pemerintah dengan menghargai sertifikat seminar atau pelatihan memang bertujuan untuk memacu semangat para guru untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sekaligus 'kemauan' dalam menyikapi dunia global. Namun yang terjadi selanjutnya, semangat mengikuti pelatihan dan seminar bisa berakibat pada meninggalkan kelas yang menjadi kewajibannya.

Selain sertifikat, ijazah para guru tadi juga ikut ditingkatkan, yang belum sarjana kembali ke bangku kuliah, yang S1 berlanjut ke S2, bahkan seorang rekan sekarang sedang menempuh S3! Tapi kembali efek meninggalkan kelas menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena tuntutan untuk mengisi kelas sejumlah jam tertentu juga tidak mendapat toleransi, akibatnya, terbengkalailah muridnya buu...

selain pengejaran tak henti terhadap sertifikat, pemilihan peserta yang diijinkan ikutpun menjadi issu lain. Di sekolah negeri, diutamakan mereka yang PNS lah yang dibiayai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan senior lah atau sertifikatnya lebih terpakai lah, yang mereka lupakan adalah melaporkan apa yang sudah diperoleh kepada yang lain serta menerapkan apa yang sudah diperolehnya.

Berbeda dengan di Jepang, setiap kali pelatihan diadakan self assessment (bu Ayami said). Ini penting untuk merefleksikan apa yang telah diperolehnya dalam pelatihan. Pelatihan dilakukan secara bergiliran. dan ketika guru akan meningkatkan profesionalismenya di bidang pendidikan, mereka diijinkan untuk meninggalkan kelas. kurang jelas maksud meninggalkan kelas ini apakah mereka tetap menerima gajinya atau penghasilan ikut 'cuti' juga. tapi yang jelas, keseragaman kurikulum di sekolah tingkat dasar di Jepang mengharapkan kesetaraan keahlian para pendidiknya juga.

5. Sistem penggajian dan kompensasi.

Kenapa lagu Oemar Bakri milik bang Iwan rasanya masih 'klop' sama jaman kiwari (jaman sekarang..). Gaji guru masih belum setara dengan pegawai negeri di departemen lain yang melimpah dalam hal tunjangan profesionalnya. Sertifikasi yang berusaha mengangkat pamor para guru pun masih dinilai lamban meraih keseluruhan tenaga pendidik karena sifatnya yang memenuhi 'kuota'. Jadi, guru honor seperti saya entah kapan mendapat giliran...

Di Jepang, Guru adalah profesi yang membanggakan (kata Prof Ayami lagi). Penghargaan begitu tinggi dimiliki oleh guru di Jepang karenanya pemerintah sangat menjaga guru-guru mereka untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Setelah sebelumnya mengalami reformasi pada tahun 1974, gaji guru Jepang ditingkatkan menjadi 3x lipat. Alasan lompatan gaji yang mencapai angka 3 sangat sederhana dan manusiawi sekali,"bagaimana masyarakat akan menilai tinggi guru apabila penghasilannya masih rendah?" secara ekonomi dan sosial makna pernyataan ini besar sekali.

Menariknya lagi, bagi perempuan Jepang, menjadi guru adalah suatu kehormatan tersendiri, karena posisi sebagai guru menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. hal semacam ini tidak akan dijumpai di perusahan lain karena perusahan akan memperlakukan perempuan di Jepang lebih rendah dari laki-laki dalam penghasilan.

Katanya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, alhasil para guru ini selalu 'sungkan' jika ingin memperjuangkan haknya sebagai manusia pendidik. memang ada beberapa demo yang dilakukan guru, tapi sifatnya hanya dalam lingkup daerah dan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berarti sampai saat ini, hanya mengisi berita dalam koran selama satu hari, besoknya masyarakat pun sudah lupa, termasuk para peserta demo nya yang kembali dibenturkan pada kalimat: 'pahlawan tanpa tanda jasa'.

Lalu apakah dengan gaji tinggi menjamin peningkatan mutu guru? well, untuk menjawab ini barangkali bisa mengambil contoh seorang rekan yang menggunakan waktu belajarnya dengan menarik ojek, atau menjadi pemulung, atau mengajar di sekolah lain guna mengganjal biaya hidup sehari-hari.

6. Ketersediaan pengembangan profesionalisme.

Seiring dengan semangat sertifikasi, banyak lembaga yang menjaring guru dengan pelatihan. MGMP pun disulap menjadi tempat pelatihan entah pembuatan RPP, pelatihan ICT dan lain-lain yang berujung pada pemberian sertifikat. Jika melihat dari ilmu yang bisa kita dapat, semakin luas kesempatan para guru untuk meningkatkan kemampuan sejauh tidak dipaksakan. Bila terjadi penjejalan semata hasilnya akan berupa sertifikat kosong bertuliskan nama.

Tuntutan untuk melakukan self assessment setelah mengikuti pelatihan bagi guru-guru di Jepang adalah upaya untuk menjadikan ilmu yang diperoleh tidak sekedar sesuatu yang lewat begitu saja. kemampuan para guru di Jepang diusahakan setara sehingga pelatihan berkala merupakan sesuatu yang wajib dilaksakan dalam rangka peningkatan profesionalisme.

Untuk memperkenalkan model pembelajaran terbaru misalnya, masyarakat kampus dilibatkan. para mahasiswa diberi kesempatan untuk memperkenalkan metode mengajar baru kepada guru-guru di sekolah sehingga terjadi hubungan mutualis antara puhak sekolah dan pihak kampus.

Segelintir kemeruh tadi semata karena menginginkan pendidikan di Indonesia terus maju dengan serta merta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para pendidiknya. Jika tidak bisa disejajarkan dengan Jepang, paling tidak menjadikannya cita-cita membuat kita (mudah-mudahan) terus bersemangat.

Wednesday, December 3, 2008

Bushido In Education 1

Menyambut hari Guru 25 November, pada tanggal 3 Desember ini diadakan upacara yang diikuti oleh seluruh guru kota Kami. Begitu pentingnya seremonial ini sehingga dalam surat edaran ke sekolah-sekolah dinyatakan untuk meliburkan murid-murid pada saat hari peringatannya. Begitulah, seluruh guru di kota kami menyemut di lapangan sempur untuk 'reuni' dengan rekan mereka sesama pengajar.
Saya ingin membandingkan bagaimana sebuah negara menghargai profesi guru yang berimbas pada semangat mengabdi seorang pendidik terhadap bangsa dan negara, memberi jiwa pada anak bangsa. Bagaimana kalau Jepang kita ambil sebagai pembanding? Teman-teman langsung protes, Jepang?? plis deh ahh!
Jepang adalah salah satu negara di Asia yang standar pendidikannya menduduki high stakes diantara negara-negara OECD. Bidang-bidang yang diteliti adalah Entry to teacher education program (saringan masuk ke sekolah pendidikan guru), Evaluation of practical experience (evaluasi pengalaman praktek lapangan/KKL), Exit from teacher education program (hasil/ lulusan program pendidikan keguruan), certification (sertifikat), Hiring (penggajian), Evaluation of Indiction period, Evaluation of professional development (evaluasi pengembangan profesionalisme), Evaluation of probation period (for tenture). Selain Jepang, negara-negara yang diteliti merupakan Negara-negara yang dianggap memiliki pola pendidikan terbaik di dunia yaitu Australia, Inggris, Hongkong, Korea, Belanda, Singapura dan Amerika Serikat.

Keingintahuan saya atas 'rahasia' Jepang memperoleh standar yang begitu tinggi, dijawab dalam seminar yang diadakan oleh Sampoerna Foundation beberapa waktu yang lalu di Jakarta dengan narasumber Prof. Ayami NAKAYA (
Associate Professor at Hiroshima University, Japan) dan Prof. (emeritus) H.A.R. TILAAR. Dalam seminar tersebut dibahas bagaimana faktor-faktor seperti; Control and Governance (kontrol dan kebijakan pemerintah), Standards for entrance into exit from teacher education program (standar untuk dapat masuk dan hasil lulusan program pendidikan guru), Certification requirement (pengakuan atas sertifikat), Availability for advance certification (ketersediaan sertifikasi yang lebih tinggi), Hiring and compensation (system penggajian dan kompensasi), dan In-service and professional development requirement (ketersediaan pengembangan profesionalisme).
  1. Control and Governance(Kontrol dan Kebijakan Pemerintah); Jepang sangat memperhatikan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

    Untuk menjadi seorang guru, seseorang harus paling tidak lulus associate degree (setara D3). Setelah itu board of education mengeluarkan sertifikat mengajar (nasional) apabila orang tersebut dianggap cakap dalam menguasai subject tertentu. Setelah mendapat sertifikat seorang guru harus mengikuti penataran yang diadakan pemerintah sebanyak kurang lebih 9 kali dan dalam setahun menjadi asisten untuk guru senior. Setelah mendapat sertifikat guru, dalam 5 tahun akan mendapat training dan akan kembali training setelah 10 tahun.
    Selain training yang dilakukan oleh pemerintah, training tingkat sekolah sangat penting dalam rangka peningkatan profesionalisme. Dalam training tersebut guru melakukan kegiatan mulai dari perencanaan pembelajaran, diskusi antar guru matpel dan pada beberapa kesempatan memanggil seorang penilik untuk menilai cara mereka melakukan pembelajaran di kelas. Seluruh hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Jepang dan diikuti oleh institusi pendidikan terkait secara konsisten dan berkesinambungan.

    Dari sebuah blog; (http://murniramli.wordpress.com/2007/04/06/rainbow-plan-reformasi-pendidikan-di-jepang/) ditemukan pula tentang reformasi pendidikan di Jepang. Secara umum, reformasi dilakukan dengan cara:

    1. Mengembangkan kemampuan dasar scholastic siswa dalam model pembelajaran yang menyenangkan. Ada 3 pokok arahan yaitu, pengembangan kelas kecil terdiri dari 20 anak per kelas, pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar, dan pelaksanaan evaluasi belajar secara nasional
    2. Mendorong pengembangan kepribadian siswa menjadi pribadi yang hangat dan terbuka melalui aktifnya siswa dalam kegiatan kemasyarakatan, juga perbaikan mutu pembelajaran moral di sekolah
    3. Mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan jauh dari tekanan, diantaranya dengan kegiatan ekstra kurikuler olah raga, seni, dan sosial lainnya.
    4. Menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh orang tua dan masyarakat. Tujuan ini dicapai dengan menerapkan sistem evaluasi sekolah secara mandiri, dan evaluasi sekolah oleh pihak luar, pembentukan school councillor, komite sekolah yang beranggotakan orang tua, dan pengembangan sekolah berdasarkan keadaan dan permintaan masyarakat setempat.
    5. Melatih guru untuk menjadi tenaga professional, salah satunya dengan pemberlakuan evaluasi guru, pemberian penghargaan dan bonus kepada guru yang berprestasi, juga pembentukan suasana kerja yang kondusif untuk meningkatkan etos kerja guru, dan pelatihan bagi guru yang kurang cakap di bidangnya.
    6. Pengembangan universitas bertaraf internasional
    7. Pembentukan filosofi pendidikan yang sesuai untuk menyongsong abad baru, melalui reformasi konstitusi pendidikan (kyouiku kihon hou) (MEXT, 2006).

    Peningkatan profesionalisme guru tentu saja diikuti oleh peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah menghargai profesi guru dengan memberi insentif yang tinggi. Seiring dengan penghargaan secara finansial, masyarakat Jepang sangat menghargai seorang guru secara profesi dan pribadi yang patut diteladani.
    Berbeda dengan keadaan di Indonesia. Profesi guru masih belum mendapat tempat yang layak (coba kita tanya berapa orang dari murid kita dalam satu kelas yang ingin menjadi seorang guru? mungkin hampir tidak ada). Hal ini menurut Prof. Tilaar sangat ironis mengingat sebenarnya masyarakat Jawa sangat menghargai profesi ini sejak dulu. Hal ini tercermin dari pengertian kata "guru" dalam bahasa Jawa disandingkan dengan kedudukan seorang Raja. Kurangnya penghargaan dari pemerintah dalam hal finansial menyebabkan guru di Indonesia (bahkan setingkat profesor sekalipun) tidak memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, melakukan penelitian atau menulis sebuah buku, karena waktunya dihabiskan di kelas untuk 'transfer' ilmu. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah lebih banyak berupa menjalankan program bukan kepada hasil yang ingin dicapai. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan sering tidak sejalan dengan program sekolah yang "katanya" sudah memiliki otonomi.
    Internal control dari Kepala Sekolah dan pihak komite sekolah belum berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, komite sekolah malah dijadikan sumber pungutan oleh pihak sekolah. Dinas pendidikan yang seharusnya mempunyai control dibantu oleh dewan sekolah juga belum berjalan dengan semestinya baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten maupun di kota. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan nasional di Indonesia perlu kerja keras.

  2. Standards for entrance into exit from teacher education program (Standar masuk dan hasil lulusan program pendidikan guru); The principal at Matsu Elementary school, who had spent several years at the Naka City Board of Education and had been involved in hiring and promotions, remembered the selection process as follows:

    There are various credits you take to get a teachers' license . . . . Within universities they have thought a lot about the curriculum and even if it is well constructed, not all students will necessary develop along with it. The license isn't enough in order to become a teacher, they have to take an examination. Next year there will be 170 Naka City elementary school teachers hired. According to yesterday's newspaper, there are now about 16 times that many who have applied. How we choose them, I think that is the second most important thing. It is hard to know what type of test is best. It's not only a paper and pencil test. It is quite difficult to test how much teaching ability they have. (http://www.ed.gov/pubs/JapanCaseStudy/chapter5b.html). Jika kita cermati dalam pernyataan tersebut pemerintah Jepang menganggap ijazah keguruan tidak cukup bagi seseorang untuk dinyatakan sebagai seorang guru. Karena itu program pelatihan berkesinambungan sangat diperlukan.

    Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan; Academic ability alone does not allow an individual to enter teaching. The principal at Tancho Elementary school, who also had experience interviewing applicants, talked in detail about what he remembered about the procedures for selecting teachers. He described them as follows:

    I guess it is about what kind of person they are. First there is a test of their abilities–in all of the subjects. For those who are above a certain basic level, we then have an interview. There we are looking at their personal character and their ideas toward education. Their way of thinking and ideas about children. Their kindness and thoughtfulness (yasashisa and omoiyari). That is the most important for teachers. So we evaluate that at the interview. And then, only those who are employable are chosen. We present various problems. For example, "you are in the classroom, and now you are about to go on the school excursion. What cautions are you going to tell the children?" We have them think that the interview meeting is a classroom and to think of the interviewers as the children. There are about five of us there. For example, "next week is the school trip. Among the five of us, one is sick, how shall we treat that person?" And we also ask them various common sense questions about education. I said "common sense" right? Since they are trying to become teachers, we of course expect them to know all about the contents of the Course of Study. We ask them about the important points only. And through that sort of thing, we can tell if they are the sort of person who would be a good teacher of the students.

    This description summarizes the contents of the screening process for new teachers. The process is lengthy and conducted by older teachers with years of experience, like the two principals quoted above.
    Bahwa kecakapan seorang guru selain ditentukan oleh ijazah keguruan yang mereka peroleh, pengalaman mengajar, kepribadian, karakter dan pandangan para calon guru terhadap dunia pendidikan sangatlah penting. Pada saat seseorang akan menjadi guru, penilaian dilakukan dengan cara interview oleh mereka yang berpengalaman dalam mengajar/senior (terdiri dari kurang lebih 5 orang interviewer) yang menanyakan hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam proses pembelajaran. Keramahan dan keprihatinan (budi pekerti) para calon guru adalah hal yang sangat diperhatikan.

    Para calon guru di tahun pertama diharuskan mengadakan penelitian untuk self finding tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Hal ini dilakukan dengan cara mencari seorang guru model yang berpengalaman untuk dijadikan sumber penelitian. Dari pengalamannya meneliti akan tertanam bagaimana kelak ia akan menjadi seorang guru. Untuk menjadi seorang guru SD berbeda dengan menjadi guru SMP dan SMA. Untuk menjadi guru SD lebih banyak pemberian ilmu pedagogik sementara untuk guru SMA seseorang tidak harus kuliah di jurusan kependidikan karena penekanannya adalah dalam bidang keilmuan yang didalaminya. Untuk mendapat sertifikat guru, seseorang dari jurusan non kependidikan harus mengikuti pendidikan keguruan selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan sertifikat mengajar. Prof Ayami mengatakan:

    · Di Jepang selama 2 tahun di awal kuliah, mahasiswa diberi pelajaran liberal arts (mata kuliah umum). Tujuan diberikannya liberal arts supaya guru mempunyai wawasan yang luas.

    · Untuk masuk ke sekolah pendidikan di Jepang tidak mudah. Seseorang yang berkeinginan untuk masuk ke sekolah guru harus melalui beberapa tahap seleksi berupa test tertulis, wawancara dan praktek:

    1. Test tentang ilmu pendidikan dan teaching subject .

    2. Group discussion dan praktek mengajar/ mikro teaching di hadapan penguji.

    3. Special subject dan berenang. Semua guru di Jepang harus bisa berenang, karena selama musim panas semua murid diberi pelajaran berenang dan semua guru harus dapat menjadi pendamping siswa dan melakukan tindakan penyelamatan apabila diperlukan.

    Untuk menjadi seorang guru yang baik tidak diperoleh dengan cara diajarkan di bangku kuliah. Setelah masuk ke sekolah guru, selama 1 tahun pertama setiap mahasiswa melakukan research ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan jawaban bagaimana menjadi seorang guru yang baik.

    Agak berbeda dengan keadaan di Indonesia. Para mahasiswa yang mengambil fakultas pendidikan tidak pernah secara khusus mengadakan research tentang bagaimana menjadi guru yang baik atau mencari jawaban atas "how to teach well". Pembelajaran yang dilakukan di fakultas pendidikan masih melulu bagaimana mentransfer materi pembelajaran ke kepala siswa. Sehingga pada saat terjun di lapangan proses "mendidik" menjadi barang langka. Jika boleh mengambil perumpamaan, seorang guru di Indonesia diterjunkan di medan perang tanpa dibekali senjata. Apa senjata di dunia pendidikan? yaitu kemampuan seorang guru dalam mendidik yang hanya dapat diperoleh dari pengalaman dan research karena mendidik adalah "ilmu praktis" yang tidak bisa diajarkan di bangku kuliah.
    Kebutuhan akan guru yang kompeten di bidangnya pernah dilakukan pada masa penjajahan Belanda dengan menjadikan lulusan ITB untuk menjadi guru matematika, lulusan IPB untuk guru IPA. Namun saat ini hal ini sulit dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari dinas terkait. Selain profesi sebagai guru (barangkali) kurang membanggakan bagi seorang lulusan ITB/IPB, standar pemerintah untuk menjadi seorang guru adalah lulusan IKIP/UPI jurusan pendidikan dan mempunyai ijazah AKTA IV bagi yang bukan lulusan IKIP/UPI. AKTA IV sendiri keberadaannya sekarang sudah menuju ambang kematian. Hanya di beberapa PT saja yang masih menyelenggarakan kursus selama kurang lebih setahun ini. Alasan peniadaannya sendiri saya belum jelas, mungkin karena banyak lulusan AKTA IV yang tidak diakui. Terbukti Ijazah AKTA IV secara praktek tidak diakui (baca:tidak lolos seleksi administrasi) pada saat ujian CPNS walaupun secara "teori" ijazah AKTA IV diakui.

    Pada saat Indonesia belum merdeka, kedudukan Lab. School adalah benar-benar menjadi pusat kajian dan praktek para calon guru. Keadaan ini sekarang telah bergeser melihat Lab. School belakangan menjadi "komersil" kalau boleh saya pinjam istilah dari Prof. Tilaar.

    Hal lain yang tidak kalah penting adalah (kembali) masalah peningkatan kesejahteraan seorang guru. Gaji guru yang kurang menjanjikan menjadikan profesi guru miskin peminat. Sehingga Prof. Tilaar secara berani menyebutkan bahwa mahasiswa fakultas pendidikan adalah "crops of the crops" (sampah dari tumpukan sampah). Profesi yang dipilih karena keterpaksaan tidak diterima di fakultas lain, sangat jarang mahasiswa fakultas pendidikan yang betul-betul memiliki hasrat mulia untuk menjadi seorang pendidik.Akan dibahas selanjutnya dalam Bushido In Education Ch. 2:

  3. Pengakuan atas sertifikat.
  4. Ketersediaan atas sertifikasi yang lebih tinggi.
  5. Sistem penggajian dan kompensasi.
  6. Ketersediaan pengembangan profesionalisme.

Monday, November 17, 2008

PLH...Integrated or Monolitik?

Dalam tahun pelajaran ini di sekolah kami terdapat mata pelajaran (yang menurut saya) baru, yaitu PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup). Saya katakan baru karena pada saat workshop pembuatan Perangkat Pembelajaran di awal tahun pelajaran tidak dikenalkan apalagi direncanakan untuk dimunculkan dalam program kurikulum.
Ternyata dari informasi yang saya peroleh, pengenalan pengetahuan lingkungan hidup dengan cara memasukkan materi tentang lingkungan telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008C/U/1975 yang menetapkan bahwa Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mulai diterapkan di Sekolah Dasar (SD). Penerapannya sendiri terintegrasi dengan mata pelajaran lain dalam arti dalam setiap mata pelajaran 'diselipkan' kesadaran tentang lingkungan hidup.
Dalam perjalanannya pada tahun 2005 kesepakatan antara Departemen Kementrian Lingkungan HIdup dan Departemen Pendidikan Nasional kemudian diperbaharui. Pelaksanaannya sendiri (dari Kompas, Senin 06 Juni 2005) menurut Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Menneg-LH Hoetomo, bahan dasar yang disiapkan pihaknya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Depdiknas. "Gambarannya, materi PLH itu tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Secara teknis, konsep-konsep yang ada akan diterjemahkan tim kerja sebelum disosialisasikan," ujarnya.
Secara jelas dan gamblang pemaparan tentang apa dan bagaimana sampai PLH bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah saya temukan dalam http://timpakul.hijaubiru.org/plh-4.html. Ketika dalam tulisannya menyebutkan bahwa akankah PLH kemudian menjadi "pembebanan baru bagi generasi mendatang", saya kembali teringat akan munculnya 'mata pelajaran' baru di sekolah tadi.
Selain tidak adanya rencana di awal tahun pelajaran tentang mata pelajaran PLH yang dijadikan monolitik, untuk menghindari pembebanan baru untuk siswa (baca:merombak jadwal yang sudah ada), pihak kurikulum menempatkan mata pelajaran PLH berdampingan dengan (baca:menggantikan) waktu konseling BK sebanyak 2 jam pelajaran per minggunya (termasuk guru BK berganti baju menjadi guru PLH).
Menjadikan PLH sebuah mata pelajaran merupakan perlawanan terhadap usaha pengintegrasian PLH ke dalam mata pelajaran yang mengandung unsur alam dan kependudukan seperti geografi dan biologi. Di saat pelajaran yang bersifat tematik dan pengintegrasian berbagai matpel, mata pelajaran PLH menjadi beban baru dengan menumpang nindih matpel lain. Paling tidak pengasuh matpel PLH yang akhirnya harus mencari cara sedemikian rupa untuk menjadikannya 'lain dari yang lain'. Salah satu langkahnya dengan memperbanyak terjun ke lapangan, misalnya dengan melakukan operasi semut, melihat secara langsung upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan masyarakat, menganalisa bencana dan lain-lain.
Jadi apakah PLH akan dibuat monolitik atau Integrated? kembali kepada pilihan tiap sekolah dan pihak diatasnya untuk menyerahkan secara penuh hak otonomi sekolah. Yang pasti PLH bukan sesuatu yang perlu dipelajari melainkan sesuatu yang perlu ditanamkan dalam hati dan dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi. Jadi, yang terpenting disini adalah bagaimana guru (mata pelajaran apapun itu) dapat menanamkan kesadaran akan lingkungan terhadap anak didiknya...

Friday, November 7, 2008

RSBI goes to SBI... ready or not...

Berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia seringkali kita dibuat bingung oleh aturan yang kerap berubah. Dengan alasan meningkatkan mutu pendidikan, aturan dirubah, kebijakan dibuat, program-program diciptakan dalam memenuhi "standar" global. 

Program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) merupakan salah satu program pemerintah (baca:DikNas) dalam meningkatkan kualitas lulusan sekolah lokal (negeri) untuk dapat diterima global. Pelaksanaan programnya sendiri dilaksanakan selama 3 tahun sebelum selanjutnya dapat menjadi SBI (Sekolah Berstandar Internasional) pada tahun ke-4. Untuk tingkat SMP penentuan sekolah RSBI pada awalnya adalah penunjukkan 100 SMP Negeri yang dianggap 'layak' untuk melaksanakan program RSBI.

Dalam memenuhi sarana prasarana yang "internasional" pembebanan terbesar berada di pundak siswa RSBI, kenapa? karena Pemda dan Pemkot yang sedianya menjadi pengisi "pundi-pundi" RSBI malah (dengan berbagai alasan) tidak menyalurkan dananya. Sementara itu istilah 'the show must go on' terjadi. Sangatlah tidak mungkin menunda pendidikan anak-anak kita, para generasi penerus karena alasan tidak ada dana. Karena ketidaksiapan tersebut, sekolah memutar otak untuk dapat memenuhi sarpras RSBI dengan akhirnya 'mengorbankan' program-program lain seperti workshop guru, pemberian beasiswa, program-program pelatihan dan peningkatan karier, pemenuhan alat-alat ajar, pembelian buku-buku penunjang, bahkan menunda kenaikan gaji guru...pedih.. Tapi itulah kenyatannya...

Belum lagi masalah pemenuhan anggaran pendidikan yang tinggi, kebingungan masalah implementasi RSBI itu sendiri ternyata masih berlangsung pada saat RSBI telah memasuki tahun pelajaran kedua (SMP), bahkan untuk tingkat SMA sudah ada beberapa sekolah yang naik tarafnya dari RSBI menjadi SBI. Karena program ini dilaksanakan oleh sekolah negeri dan bukan sekolah swasta yang sejak awal pendirian sudah menset program plus-plus yang akan mereka laksanakan, RSBI ini akhirnya berkesan program coba-coba. Coba ajari gurunya untuk berbahasa Inggris, coba ajak muridnya berbahasa Inggris, coba beri soal-soal olimpiade untuk MIPA untuk siswanya, coba buat full day school, dan program coba-coba yang lain.

Dari sumber http://www.bloggerngalam.com/sbi-sekolah-bertaraf-bertarif-internasional.php; ada dua penawaran dari Depdiknas pada sekolah yang ditunjuk menjadi RSBI. Yakni by class dan by subject. Sekolah diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Apa itu format by class dan by subject? By class artinya sekolah membuka kelas khusus di luar kelas reguler. Sekolah dengan program by class ini biasanya melakukan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru. Sedangkan by subject dengan memilih mata pelajaran tertentu yang distandarkan internasional dalam pengajaran.

Salah satu implementasi RSBI pada saat penerimaan siswa baru, karena terfokus pada keinginan pada kualitas anak didik yang 'lebih' untuk dikondisikan dengan pendidikan yang bertaraf Internasional, ujian lokal sekolah pun digelar. Soal-soalnya dibuat sedikit lebih 'sulit' dari UN, belum lagi persyaratan nilai raport untuk mata pelajaran MIPA harus diatas 7.5 dalam 6 semester, baru anak tersebut dapat mengikuti ujian masuk. Hal ini yang kemudian mengundang pendapat bahwa RSBI hanya untuk talented and gifted students saja. Sekali lagi pembebanan di pundak anak didik terjadi.

Selain ujian, orangtua pun terlibat dalam penerimaan dengan adanya wawancara. Hal ini memang seluruhnya menjadi kebijakan masing-masing sekolah untuk menjaring anak didik. Namun yang terjadi kemudian adalah karena ketakutan tidak dapat memenuhi sarpras internasional, akhirnya terjadi penekanan pada kesediaan untuk mengganti biaya pendidikan yang lebih tinggi.

Pada saat wawancara para orangtua seakan 'digiring' untuk berani membayar 'lebih'. Hal ini kemudian mengundang para wakil rakyat ikut 'mempertanyakan' dan pada akhirnya membuat Pemkot mengeluarkan kebijakan 'pembatasan' biaya masuk (DSP) sekolah RSBI maupun reguler. Sayangnya, pembatasan tersebut tidak dibarengi dengan himbauan DikNas kepada Pemkot untuk menyediakan 20% dana pembiayaan RSBI. Akhirnya kebingungan terjadi di lapangan, bagaimana akhirnya sekolah harus berhadapan dengan para orangtua yang menuntut pengurangan DSP, serta mengatur ulang pembiayaan program-program sekolah. Hal ini juga menyebabkan sering terlambatnya honor para guru.

Baik RSBI dengan program by class maupun program by subject, pada prakteknya, keduanya seringkali meraba-raba. Apakah pemberian pembelajaran dalam bahasa Inggris sudah dapat dikatakan Internasional? Belakangan ternyata pada saat materi diberikan dalam bahasa Inggris yang terjadi justru tidak sampainya materi esensial kepada anak didik. Apakah jika lulusan dapat diterima di luar negeri dapat dikatakan bahwa metode Internasional yang dipakai sudah dapat dibenarkan? Hal ini juga ternyata tidak dapat dijadikan tolok ukur karena terbukti lulusan SMA dari Indonesia belum diakui ijazahnya dan masih harus mengikuti pre-matrikulasi sebelum diterima di perguruan tinggi kalaupun ada yang langsung diterima lebih bergantung pada kemampuan pribadi si anak. 

Jika kita lihat teori dari RSBI sendiri menurut Yenny Rusmayani, M.Psi (Kasubdit MPDM Pembinaan SBI); penetapan SBI untuk taraf SMP adalah sekolah yang memiliki mutu diatas SSN. RSBI SMP diawali dengan pembukaan kelas bilingual. Dalam RSBI telah ditetapkan pelajaran matematika, sains, TIK serta B. Inggris diarahkan untuk disampaikan secara bilingual. Dengan demikian diharapkan bukan hanya terjadi English for learning tetapi juga mencapai English for communication. Tujuan akhirnya memang untuk menciptakan mutu lulusan yang setara dengan lulusan Negara-negara OECD. Langkah yang ditempuh diantaranya dengan menerapkan kurikulum diatas kurikulum nasional yaitu SNP + x serta pembelajaran berbasis ICT. Menyadari bahwa untuk menginduk kepada kurikulum internasional seperti Cambridge dll sangat mahal, direktorat menyediakan kurikulum “plus x” untuk mata-mata pelajaran matematika, sains, TIK dan B. Inggris.

Jika kita bicara mutu lulusan yang setara negara-negara OECD, beberapa negara OECD seperti Jepang dan Finlandia yang mempunyai mutu lulusan tertinggi bahkan tidak  mempergunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran. Sehingga penggunaan Bahasa Inggris di kelas bukan lagi ciri keinternasionalan. 

Program by subject banyak diusahakan oleh sekolah-sekolah dengan mengikuti program kurikulum Luar Negeri seperti kurikulum Cambridge dan New South Wales dll. Pemakaian kurikulum ini disebabkan Indonesia dirasa belum mempunyai kurikulum yang dapat diakui secara Internasional. Apalagi ketika pemerintah menyerahkan begitu saja kepada sekolah untuk menterjemahkan sendiri "plus x" yang ingin dikedepankan sekolah. Penggunaan kurikulum internasional tersebut bukan berarti tidak menggunakan biaya. Bahkan bisa dikatakan biaya yang dikeluarkan akan sangat besar karena pembenahan di semua bidang yang berkaitan dengan kurikulum mutlak perlu.

Itulah kemudian kenapa sekolah RSBI harus memenuhi ISO di bidang layanan dan mutu. Lagi-lagi hal ini butuh biaya yang tidak sedikit. Namun (lagi) karena kekurangan dana operasional (atau entah karena kurang pandai mengatur pengeluaran), pemenuhan ISO di bidang tersebut harus dipending sehingga para pengguna layanan RSBI masih harus puas dengan layanan 'standar'.

Jika kita kemudian mencari apa yang sebenarnya diinginkan oleh pendidikan bertaraf Internasional, saya sangat setuju dengan apa yang dikemukakan Ibu Arfah Laidiah staf Kasubdit Pembinaan SMA pada diskusi panel 8 Agustus 2008 lalu di Jakarta; "Pengamatan yang terjadi di lapangan SBI diinterpretasikan dengan kemampuan mengajar dalam bahasa Inggris adalah salah besar. Peningkatan mutu yang sejajar dengan sekolah-sekolah internasional dapat diintrepretasikan sebagai strong leadership, good management (dengan lulus sertifikasi ISO 9001:2000) dan good environment (ISO 14.000 tentang lingkungan)".

Tahun ini merupakan tahun kedua bagi sekolah tingkat SMP dalam melaksanakan RSBI. Jika memang ingin mencapai SBI di tahun ke-4, ready or not.. paling tidak laksanakan ke tiga hal di atas...

Tuesday, September 16, 2008

small voice

for the start i choose "small" for my voice. sometime we didn't recognize our own voice. by hearing the small voice from our heart.. who knows.. maybe it tells us what future could be...

same as dreams.. sometimes dream is out of reach and impossible. but also with our dream we count day by day by reaching something...

small... for the start.. it will grow..