Bushido in Education Ch. 2
sesuai janji mau melanjutkan bincang-bincang ringan ini sedikit, yang walaupun kedalamannya hanya sebatas kulit ari, namun anggap saja sebagai pelepasan sepercik air agar tak jadi banjir..
3. Pengakuan atas sertifikat dan
4. ketersediaan sertifikasi yang lebih tinggi.
Belakangan ini semangat sertifikasi guru-guru begitu besar. setiap ada seminar atau pelatihan ingin diikuti, utamanya karena penyelenggara seminar atau pelatihan tadi menyediakan sertifikat untuk dibawa pulang. Pak Prof Tilaar sendiri mengakui bahwa "guru yang mengikuti seminar atau pelatihan lebih menginginkan sertifikatnya daripada ilmunya," begitu katanya. Beliau berkata demikian karena pernah mengisi acara seminar di suatu daerah yang dihadiri ribuan orang! (baca:guru). Beliau begitu yakin mereka datang karena sertifikatnya (mungkin saja karena pak prof yang isi materinya loo..). Niat pemerintah dengan menghargai sertifikat seminar atau pelatihan memang bertujuan untuk memacu semangat para guru untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sekaligus 'kemauan' dalam menyikapi dunia global. Namun yang terjadi selanjutnya, semangat mengikuti pelatihan dan seminar bisa berakibat pada meninggalkan kelas yang menjadi kewajibannya.
Selain sertifikat, ijazah para guru tadi juga ikut ditingkatkan, yang belum sarjana kembali ke bangku kuliah, yang S1 berlanjut ke S2, bahkan seorang rekan sekarang sedang menempuh S3! Tapi kembali efek meninggalkan kelas menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena tuntutan untuk mengisi kelas sejumlah jam tertentu juga tidak mendapat toleransi, akibatnya, terbengkalailah muridnya buu...
selain pengejaran tak henti terhadap sertifikat, pemilihan peserta yang diijinkan ikutpun menjadi issu lain. Di sekolah negeri, diutamakan mereka yang PNS lah yang dibiayai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan senior lah atau sertifikatnya lebih terpakai lah, yang mereka lupakan adalah melaporkan apa yang sudah diperoleh kepada yang lain serta menerapkan apa yang sudah diperolehnya.
Berbeda dengan di Jepang, setiap kali pelatihan diadakan self assessment (bu Ayami said). Ini penting untuk merefleksikan apa yang telah diperolehnya dalam pelatihan. Pelatihan dilakukan secara bergiliran. dan ketika guru akan meningkatkan profesionalismenya di bidang pendidikan, mereka diijinkan untuk meninggalkan kelas. kurang jelas maksud meninggalkan kelas ini apakah mereka tetap menerima gajinya atau penghasilan ikut 'cuti' juga. tapi yang jelas, keseragaman kurikulum di sekolah tingkat dasar di Jepang mengharapkan kesetaraan keahlian para pendidiknya juga.
5. Sistem penggajian dan kompensasi.
Kenapa lagu Oemar Bakri milik bang Iwan rasanya masih 'klop' sama jaman kiwari (jaman sekarang..). Gaji guru masih belum setara dengan pegawai negeri di departemen lain yang melimpah dalam hal tunjangan profesionalnya. Sertifikasi yang berusaha mengangkat pamor para guru pun masih dinilai lamban meraih keseluruhan tenaga pendidik karena sifatnya yang memenuhi 'kuota'. Jadi, guru honor seperti saya entah kapan mendapat giliran...
Di Jepang, Guru adalah profesi yang membanggakan (kata Prof Ayami lagi). Penghargaan begitu tinggi dimiliki oleh guru di Jepang karenanya pemerintah sangat menjaga guru-guru mereka untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Setelah sebelumnya mengalami reformasi pada tahun 1974, gaji guru Jepang ditingkatkan menjadi 3x lipat. Alasan lompatan gaji yang mencapai angka 3 sangat sederhana dan manusiawi sekali,"bagaimana masyarakat akan menilai tinggi guru apabila penghasilannya masih rendah?" secara ekonomi dan sosial makna pernyataan ini besar sekali.
Menariknya lagi, bagi perempuan Jepang, menjadi guru adalah suatu kehormatan tersendiri, karena posisi sebagai guru menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. hal semacam ini tidak akan dijumpai di perusahan lain karena perusahan akan memperlakukan perempuan di Jepang lebih rendah dari laki-laki dalam penghasilan.
Katanya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, alhasil para guru ini selalu 'sungkan' jika ingin memperjuangkan haknya sebagai manusia pendidik. memang ada beberapa demo yang dilakukan guru, tapi sifatnya hanya dalam lingkup daerah dan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berarti sampai saat ini, hanya mengisi berita dalam koran selama satu hari, besoknya masyarakat pun sudah lupa, termasuk para peserta demo nya yang kembali dibenturkan pada kalimat: 'pahlawan tanpa tanda jasa'.
Lalu apakah dengan gaji tinggi menjamin peningkatan mutu guru? well, untuk menjawab ini barangkali bisa mengambil contoh seorang rekan yang menggunakan waktu belajarnya dengan menarik ojek, atau menjadi pemulung, atau mengajar di sekolah lain guna mengganjal biaya hidup sehari-hari.
6. Ketersediaan pengembangan profesionalisme.
Seiring dengan semangat sertifikasi, banyak lembaga yang menjaring guru dengan pelatihan. MGMP pun disulap menjadi tempat pelatihan entah pembuatan RPP, pelatihan ICT dan lain-lain yang berujung pada pemberian sertifikat. Jika melihat dari ilmu yang bisa kita dapat, semakin luas kesempatan para guru untuk meningkatkan kemampuan sejauh tidak dipaksakan. Bila terjadi penjejalan semata hasilnya akan berupa sertifikat kosong bertuliskan nama.
Tuntutan untuk melakukan self assessment setelah mengikuti pelatihan bagi guru-guru di Jepang adalah upaya untuk menjadikan ilmu yang diperoleh tidak sekedar sesuatu yang lewat begitu saja. kemampuan para guru di Jepang diusahakan setara sehingga pelatihan berkala merupakan sesuatu yang wajib dilaksakan dalam rangka peningkatan profesionalisme.
Untuk memperkenalkan model pembelajaran terbaru misalnya, masyarakat kampus dilibatkan. para mahasiswa diberi kesempatan untuk memperkenalkan metode mengajar baru kepada guru-guru di sekolah sehingga terjadi hubungan mutualis antara puhak sekolah dan pihak kampus.
Segelintir kemeruh tadi semata karena menginginkan pendidikan di Indonesia terus maju dengan serta merta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para pendidiknya. Jika tidak bisa disejajarkan dengan Jepang, paling tidak menjadikannya cita-cita membuat kita (mudah-mudahan) terus bersemangat.
3. Pengakuan atas sertifikat dan
4. ketersediaan sertifikasi yang lebih tinggi.
Belakangan ini semangat sertifikasi guru-guru begitu besar. setiap ada seminar atau pelatihan ingin diikuti, utamanya karena penyelenggara seminar atau pelatihan tadi menyediakan sertifikat untuk dibawa pulang. Pak Prof Tilaar sendiri mengakui bahwa "guru yang mengikuti seminar atau pelatihan lebih menginginkan sertifikatnya daripada ilmunya," begitu katanya. Beliau berkata demikian karena pernah mengisi acara seminar di suatu daerah yang dihadiri ribuan orang! (baca:guru). Beliau begitu yakin mereka datang karena sertifikatnya (mungkin saja karena pak prof yang isi materinya loo..). Niat pemerintah dengan menghargai sertifikat seminar atau pelatihan memang bertujuan untuk memacu semangat para guru untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sekaligus 'kemauan' dalam menyikapi dunia global. Namun yang terjadi selanjutnya, semangat mengikuti pelatihan dan seminar bisa berakibat pada meninggalkan kelas yang menjadi kewajibannya.
Selain sertifikat, ijazah para guru tadi juga ikut ditingkatkan, yang belum sarjana kembali ke bangku kuliah, yang S1 berlanjut ke S2, bahkan seorang rekan sekarang sedang menempuh S3! Tapi kembali efek meninggalkan kelas menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena tuntutan untuk mengisi kelas sejumlah jam tertentu juga tidak mendapat toleransi, akibatnya, terbengkalailah muridnya buu...
selain pengejaran tak henti terhadap sertifikat, pemilihan peserta yang diijinkan ikutpun menjadi issu lain. Di sekolah negeri, diutamakan mereka yang PNS lah yang dibiayai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan senior lah atau sertifikatnya lebih terpakai lah, yang mereka lupakan adalah melaporkan apa yang sudah diperoleh kepada yang lain serta menerapkan apa yang sudah diperolehnya.
Berbeda dengan di Jepang, setiap kali pelatihan diadakan self assessment (bu Ayami said). Ini penting untuk merefleksikan apa yang telah diperolehnya dalam pelatihan. Pelatihan dilakukan secara bergiliran. dan ketika guru akan meningkatkan profesionalismenya di bidang pendidikan, mereka diijinkan untuk meninggalkan kelas. kurang jelas maksud meninggalkan kelas ini apakah mereka tetap menerima gajinya atau penghasilan ikut 'cuti' juga. tapi yang jelas, keseragaman kurikulum di sekolah tingkat dasar di Jepang mengharapkan kesetaraan keahlian para pendidiknya juga.
5. Sistem penggajian dan kompensasi.
Kenapa lagu Oemar Bakri milik bang Iwan rasanya masih 'klop' sama jaman kiwari (jaman sekarang..). Gaji guru masih belum setara dengan pegawai negeri di departemen lain yang melimpah dalam hal tunjangan profesionalnya. Sertifikasi yang berusaha mengangkat pamor para guru pun masih dinilai lamban meraih keseluruhan tenaga pendidik karena sifatnya yang memenuhi 'kuota'. Jadi, guru honor seperti saya entah kapan mendapat giliran...
Di Jepang, Guru adalah profesi yang membanggakan (kata Prof Ayami lagi). Penghargaan begitu tinggi dimiliki oleh guru di Jepang karenanya pemerintah sangat menjaga guru-guru mereka untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang profesional. Setelah sebelumnya mengalami reformasi pada tahun 1974, gaji guru Jepang ditingkatkan menjadi 3x lipat. Alasan lompatan gaji yang mencapai angka 3 sangat sederhana dan manusiawi sekali,"bagaimana masyarakat akan menilai tinggi guru apabila penghasilannya masih rendah?" secara ekonomi dan sosial makna pernyataan ini besar sekali.
Menariknya lagi, bagi perempuan Jepang, menjadi guru adalah suatu kehormatan tersendiri, karena posisi sebagai guru menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. hal semacam ini tidak akan dijumpai di perusahan lain karena perusahan akan memperlakukan perempuan di Jepang lebih rendah dari laki-laki dalam penghasilan.
Katanya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, alhasil para guru ini selalu 'sungkan' jika ingin memperjuangkan haknya sebagai manusia pendidik. memang ada beberapa demo yang dilakukan guru, tapi sifatnya hanya dalam lingkup daerah dan tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berarti sampai saat ini, hanya mengisi berita dalam koran selama satu hari, besoknya masyarakat pun sudah lupa, termasuk para peserta demo nya yang kembali dibenturkan pada kalimat: 'pahlawan tanpa tanda jasa'.
Lalu apakah dengan gaji tinggi menjamin peningkatan mutu guru? well, untuk menjawab ini barangkali bisa mengambil contoh seorang rekan yang menggunakan waktu belajarnya dengan menarik ojek, atau menjadi pemulung, atau mengajar di sekolah lain guna mengganjal biaya hidup sehari-hari.
6. Ketersediaan pengembangan profesionalisme.
Seiring dengan semangat sertifikasi, banyak lembaga yang menjaring guru dengan pelatihan. MGMP pun disulap menjadi tempat pelatihan entah pembuatan RPP, pelatihan ICT dan lain-lain yang berujung pada pemberian sertifikat. Jika melihat dari ilmu yang bisa kita dapat, semakin luas kesempatan para guru untuk meningkatkan kemampuan sejauh tidak dipaksakan. Bila terjadi penjejalan semata hasilnya akan berupa sertifikat kosong bertuliskan nama.
Tuntutan untuk melakukan self assessment setelah mengikuti pelatihan bagi guru-guru di Jepang adalah upaya untuk menjadikan ilmu yang diperoleh tidak sekedar sesuatu yang lewat begitu saja. kemampuan para guru di Jepang diusahakan setara sehingga pelatihan berkala merupakan sesuatu yang wajib dilaksakan dalam rangka peningkatan profesionalisme.
Untuk memperkenalkan model pembelajaran terbaru misalnya, masyarakat kampus dilibatkan. para mahasiswa diberi kesempatan untuk memperkenalkan metode mengajar baru kepada guru-guru di sekolah sehingga terjadi hubungan mutualis antara puhak sekolah dan pihak kampus.
Segelintir kemeruh tadi semata karena menginginkan pendidikan di Indonesia terus maju dengan serta merta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para pendidiknya. Jika tidak bisa disejajarkan dengan Jepang, paling tidak menjadikannya cita-cita membuat kita (mudah-mudahan) terus bersemangat.
Comments